Komisi A DPRD Jombang saat kunker ke Makassar, Sulawesi Selatan. (Istimewa)
Komisi A DPRD Jombang saat kunker ke Makassar, Sulawesi Selatan. (Istimewa)

Sejumlah kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang masih menjadi perhatian para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang. Salah satunya mengenai pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) serta persoalan tunjangan guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap.

Sekretaris Komis A DPRD Kabupaten Jombang Kartiyono mengatakan, kondisi BUMDes sejauh ini di Jombang hanya dimanfaatkan untuk kegiatan simpan pinjam. Kondisi seperti dinilai kurang bagus karena berpotensi sulit berkembang.

Ia berharap ke depan pengelolaan BUMDes ini bisa berjalan untuk mengembangkan potensi usaha mikro dan kreatif. "Diharapkan BUMDes bisa dikelola dengan baik karena dana desa (DD) bisa berhenti sewaktu-waktu. Apabila BUMDes bisa dikelola dengan baik, maka desa bisa mengambil sumber daya dari BUMDes," ujarnya saat dihubungi wartawan, Rabu (25/3) siang.

Kondisi pengelolaan BUMDes di Jombang ini cukup menjadi perhatian anggota dewan. Terlihat, para wakil rakyat ini sampai harus melakukan kunjungan kerja ke Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

Pada kunjungannya itu, Kartiyono mengetahui pengelolaan BUMDes di Makassar dinilai cukup sukses. Bahkan, potensi BUMDes bisa tembus ke skala nasional. "Bahkan hingga mempunyai gerai di tempat umum seperti bandara. Ini seharusnya bisa  dicontoh," tandasnya.

Selain itu,  kunker dewan ke Makassar ini berkaitan dengan raperda retribusi perizinan tertentu yang akan dibuat di Jombang. Raperda ini nantinya bisa digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

"Pemkab harus bisa mengintensifkan potensi tersebut. Jangan sampai regulasi tersebut hanya menjadi tumpukan dokumen belaka," ucap Kartiyono.

Sementara, Komisi D DPRD Jombang yang juga berangkat kunker ke Makassar, membahas persoalan tunjangan GTT/PTT. Ketua Komisi D Erna Kuswati mengatakan, tunjangan GTT/PTT di daerah tersebut sudah tinggi, mencapai Rp 1,5 juta.

Menurut Erna, tunjangan GTT/PTT di Makassar seharusnya bisa dicontoh di Jombang. Di Kabupaten Jombang sendiri, tunjangan GTT/PTT masih di nominal Rp 300 ribu per bulan. 

Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Disdikbud. Paling tidak pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 bisa dihitung untuk kenaikan insentif GTT/PTT.

"Kami berharap bisa tunjangan GTT/PTT paling tidak setara dengan guru mulok dan madin sebesar Rp 700 ribu per bulan," pungkasnya.