Mengenakan kemeja putih, Kades Dukuhmojo keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Jombang dengan dikawal petugas untuk menuju ke Lapas Kelas IIB Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Mengenakan kemeja putih, Kades Dukuhmojo keluar dari kantor Kejaksaan Negeri Jombang dengan dikawal petugas untuk menuju ke Lapas Kelas IIB Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)


Pewarta

Adi Rosul

Editor

Heryanto


Seorang kepala desa di Jombang ditahan Kejaksaan Negeri Jombang atas tindak pidana korupsi Dana Desa (DD).

Kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp 278 juta.

Kepala Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang, Prananjaya (PJ), ditahan oleh petugas Kejaksaan setelah dilakukan pemeriksaan sejak pukul 10.00 WIB pada Selasa (17/9). 

PJ diperiksa atas dugaan korupsi dana proyek Tembok Penahan Tanah (TPT) di Desa Dukuhmojo yang dibiayai oleh Dana Desa tahun anggaran 2018.

Proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan ini berlangsung tertutup. 

Penyidik baru menyelesaikan pemeriksaan dan melakukan penahanan tersangka pada pukul 16.00 WIB. 

Saat ini, tersangka mulai ditahan di Lapas Kelas IIB Jombang.

"Hari ini kita melakukan penahanan untuk 20 hari atas tersangka PJ, yang diduga telah melakukan penyaluran dana desa fiktif," ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Jombang Syafiruddin saat diwawancarai di kantornya, seusai melakukan penahanan tersangka.

Diungkapkan Syafiruddin, tersangka melancarkan aksinya tersebut dengan cara merekayasa penyaluran DD yang seharusnya diperuntukkan untuk pembangunan TPT di desanya.

Rekayasa tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) palsu, seolah-olah proyek TPT di desanya telah tuntas dikerjakan.

"Modusnya itu penyaluran dana tidak disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Sudah dikasih waktu 6 bulan tidak dilakukan perbaikan. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat juga hampir 4 bulan, akhirnya kita lakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan dan kita tetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Menurut penjelasan Kajari, anggaran yang diperuntukkan untuk membangun TPT itu sebesar Rp 278 juta. 

Hal tersebut terbukti dari dokumen SPJ kegiatan proyek DD yang ditemukan oleh petugas penyidik Kejaksaan, saat melakukan penggeledahan ke kantor Kepala Desa pada (29/8) lalu.

"Nilai kerugian yang dikucurkan dana DD mencapai Rp 278 juta," bebernya.

Atas kasus tersebut, Kejaksaan menjerat tersangka dengan Pasal 2 dan 3 UU 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Pasal 2 itu minimal 4 tahun penjara, pasal 3 itu 1 tahun. Kalau ancaman Pasal 2 itu 20 tahun pidana penjara," pungkasnya.(*)


End of content

No more pages to load