Suasana penggeledahan tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Jombang ke kantor Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)

Suasana penggeledahan tim penyidik dari Kejaksaan Negeri Jombang ke kantor Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. (Foto : Adi Rosul / JombangTIMES)


Pewarta

Adi Rosul

Editor

Heryanto


 Kejaksaan Negeri Jombang menggeledah kantor Kepala Desa Dukuhmojo, Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang. Penggeledahan itu terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi proyek Dana Desa tahun anggaran 2018.

Penggeledahan dilakukan oleh 7 petugas dari tim Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Negeri Jombang. Kegiatan itu dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Jombang, Mohammad Solahudin, pada Kamis (29/8) sekitar pukul 09.30 WIB.

Ada sejumlah ruangan yang digeledah oleh para penyidik, seperti ruangan Kepala Desa, dan ruang kerja sekretariat. Penggeledahan itu pun dijaga ketat oleh 2 anggota TNI dari Kodim 0814/Jombang.

Kasi Pidsus Kejaksaan Jombang Solahudin menerangkan, penggeledahan di kantor Desa Dukuhmojo ini untuk mencari berkas-berkas kegiatan proyek yang dianggarkan dari DD tahun anggaran 2018, yang diduga dikorupsi oleh Kepala Desa setempat.

Ada dua proyek, yakni proyek fisik berupa Tembok Penahan Tanah (TPT) dengan nilai proyek Rp 257 juta, dan proyek non fisik berupa pemberdayaan masyarakat dengan nilai proyek Rp 20 juta.

"Dari tempat ini kami temukan dokumen-dokumen terkait, terutama SPJ (Surat Pertanggung Jawaban, red), kwitansi-kwitansi pelaksanaan kegiatan, laporan pertanggungjawaban dari desa, termasuk SK dari pak Kades sendiri baru kita temukan hari ini," ungkap Solahudin saat diwawancarai di kantor Desa Dukuhmojo seusai melakukan penggeledahan.

Dijelaskan Solahudin, Kades Dukuhmojo Prananjaya sudah ditetapkan oleh Kejaksaan sejak (21/8) lalu. Kendati sudah ditetapkan tersangka, pihak Kejaksaan belum melakukan penahanan.

Berkas-berkas yang sudah diamankan saat penggeledahan itu akan dilakukan pemeriksaan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. "Kita belum melakukan penahanan. Kita kemarin kan belum ada bukti tertulisnya, jadi ketika kita pemanggilan saksi mereka bilang gak tau gak tau gitu. Akhirnya dari sini kita ada bukti, ada tanda tangan. Nanti itu akan kita konfirmasi ke para saksi," terangnya.

Masih menurut Solahudin, modus tersangka untuk menjalankan dugaan tindak pidana korupsi ini, Kades Dukuhmojo meminta seluruh pencairan uang DD dari Bendahara Desa Dukuhmojo sesaat setelah pencairan di bank. Saat itu, pencairan anggaran di bank dilakukan oleh Kades, Bendahara Desa, dan disaksikan oleh Sekretaris Desa.

Seharusnya, sambung Solahudin, uang dari Bendahara Desa harus diserahkan ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di desa. "Jadi semua kegiatan ini dimanajemeni sendiri, dan terus untuk membuat SPJ nya sendiri dibuat oleh Sekretaris Desa itu," bebernya.

Sementara, atas hal tersebut, pihak Kejaksaan mengenakan 2 pasal untuk menjerat tersangka. Yakni Pasal 2 ayat 1 UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 KUHP.

"Kerugian Rp 278 juta untuk dua kegiatan. Kegiatan proyek fisik dan non fisik," pungkas nya.(*)


End of content

No more pages to load